
DEPOK – Sebuah babak baru dalam perjuangan dan kolaborasi pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia resmi dimulai. Bertempat di Auditorium Kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Depok, Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan (APTKes) Indonesia telah sukses melangsungkan Pelantikan Pengurus Pusat untuk periode 2024-2029.
Acara yang berlangsung khidmat ini menandai lahirnya kepengurusan baru yang siap mengawal kualitas dan memperjuangkan kepastian hukum bagi institusi pendidikan kesehatan di seluruh nusantara. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah momentum strategis yang meneguhkan komitmen APTKes sebagai suara bersama lebih dari 1.600 perguruan tinggi kesehatan. Dalam sumpahnya, jajaran pengurus yang baru berkomitmen untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh integritas, berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Dalam sambutannya, Ketua Umum APTKes Indonesia yang baru, Dr. Gunarmi Sholihin, SKM, STr.Keb, M.Kes, menekankan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Menurutnya, salah satu agenda prioritas utama adalah mengawal implementasi regulasi terbaru, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.
“Amanat undang-undang sudah sangat jelas: Uji Kompetensi kini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kolegium. Ini adalah kemenangan bagi otonomi akademik dan kepastian hukum. Tugas kita bersama adalah memastikan semangat undang-undang ini terwujud dalam sebuah sistem yang adil, transparan, dan benar-benar berkualitas,” ujar Dr. Gunarmi dalam pidatonya.
Acara ini juga menjadi ajang konsolidasi dan silaturahmi antar pimpinan perguruan tinggi kesehatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para rektor, direktur, dan ketua institusi menunjukkan solidaritas dan semangat kolektif yang kuat untuk bergerak maju bersama.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, APTKes Indonesia siap memasuki era baru yang berfokus pada kolaborasi konstruktif dengan pemerintah, penguatan mutu internal anggota, serta advokasi kebijakan yang berbasis data dan hukum. Publik menantikan langkah-langkah nyata dari para pemimpin baru ini dalam memastikan setiap lulusan tenaga kesehatan Indonesia tidak hanya kompeten, tetapi juga lahir dari sebuah sistem pendidikan yang bermartabat.





